Progresif.id - Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.
Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali.
Kemudian, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," jelas Yaqut Cholil Qoumas, di Jeddah, Minggu (8/1/2023).
Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Sedangkan untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 kuota.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Dikatakan Yaqut Cholil Qoumas, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," kata Yaqut Cholil Qoumas.
Tambahan Kuota
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan, antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
"Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," ujar Gus Men.
Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," kata Tawfiq.
Kata dia, kemungkinan ada negara yang mengurangi jemaah hajinya, sehingga kuota haji bisa diberikan ke Indonesia. Kata Twfiq, warga Indonesia tentu sudah rindu berhaji dalam kondisi normal.
Diakui Tawfiq, tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, tapi penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.
Dia menyebutkan, ada enam syarikah yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini, setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
"Sehingga, akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik, saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," jelas Tawfiq.
Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.
Mukhtamar Haji ini diapresiasi Yaqut Cholil Qoumas, menurutnya ini langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, transformasi ini mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional.
