 |
| Sabil Akbar di acara reses bersama warga Desa Sindanglaya, Purwakarta. |
Progresif.id - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar menyampaikan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk aparat RT dan RW di Kabupaten Purwakarta harus memperoleh dana insentif.
"Saya akan usulkan insentif bagi PKK di Kabupaten Purwakarta, termasuk tunjangan bagi ketua RT dan RW, anggarannya nanti dialokasikan dari program desa," kata Sabil Akbar, pada reses di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Minggu (23/7/2023).
Dia kembali mengingatkan, setiap pembangunan desa tergantung komunikasi kepala desa dengan pemerintah. Tak hanya itu, peran masyarakat mendukung pemerintahan desa juga sangat menentukan terhadap kemajuan desanya.
"Masyarakat harus mendukung pembangunan desa agar desanya maju," kata Sabil di hadapan warga Desa Sindanglaya.
Di sela acara reses tentang penyebarluasan peraturan daerah tahun anggaran 2023 ini, Sabil Akbar pun meminta dukungan penuh masyarakat setempat agar dia bisa kembali duduk di kursi legislatif di pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024 mendatang.
"Saya juga meminta dukungan agar terpilih lagi di DPRD provinsi, untuk meneruskan program desa yang berkelanjutan," jelasnya.
Diketahui, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat fokus kerja di bidang pemerintahan, meliputi ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penerangan dan pers, hukum perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Juga, kepegawaian, aparatur dan penanganan KKN, perijinan, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kekayaan daerah, telematika, kerjasama dan penyelesaian perselisihan, Polisi Pamong Praja (Pol PP), pendidikan dan pelatihan aparatur serta perlindungan konsumen.
