Demokrasi parlementer atau liberal di Indonesia sudah berakhir pada tahun 2023. Sejak saat itu, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Seperti yang kita ketahui, demokrasi parlementer atau liberal adalah sebuah sistem yang menekankan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berbicara. Selama bertahun-tahun, sistem ini telah memberikan rakyat Indonesia hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, pada tahun 2023, demokrasi parlementer atau liberal di Indonesia berakhir ketika presiden terpilih, Joko Widodo, mengumumkan bahwa Indonesia akan beralih ke sistem politik baru.
Masa berakhirnya demokrasi parlementer atau liberal di Indonesia ditandai dengan banyak hal. Pertama-tama, presiden Joko Widodo membentuk pemerintahan baru yang dikendalikan oleh partai politiknya sendiri. Pemerintahan ini menekankan pada komitmen partai untuk mempromosikan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Pemerintahan ini juga menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dan pengembangan wilayah yang lebih maju. Pemerintahan ini juga menekankan pada pengembangan infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, presiden Joko Widodo juga mengambil langkah untuk mengubah sistem politik di Indonesia. Pada tahun 2023, ia mengumumkan bahwa Indonesia akan beralih dari sistem demokrasi parlementer atau liberal menjadi sistem presidensial. Dengan demikian, presiden akan memegang kendali utama atas pemerintahan dan akan memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Ketiga, dengan mengubah sistem politik, pemerintahan presiden Joko Widodo juga mengambil langkah-langkah untuk mengubah struktur kekuasaan di Indonesia. Terutama, pemerintahan ini menekankan pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah lebih berkekuatan dan memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan reformasi yang lebih luas dan lebih dalam.
Keempat, dengan mengubah sistem politik di Indonesia, pemerintahan Joko Widodo juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat partisipasi rakyat dalam proses politik. Pemerintah menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Hal ini berarti bahwa rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi juga dapat berperan aktif dalam pembuatan kebijakan.
Kelima, dengan mengubah sistem politik di Indonesia, pemerintahan Joko Widodo juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah membuat berbagai program untuk meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi hingga perbaikan sistem keuangan dan hukum.
Masa berakhirnya demokrasi parlementer atau liberal di Indonesia ditandai dengan banyak hal. Namun, yang paling penting adalah bahwa Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Dengan mengubah sistem politik dan meningkatkan tingkat partisipasi rakyat, Indonesia telah berkembang menjadi sebuah negara yang lebih demokratis dan maju.